GAGASAN PEMBENTUTAN DESA PAKAWA SEBAGAI DESA ADAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan desa Pakawa sebagai desa
adat yang mana Sesuai dengan penjelasan Konstitusi bahwa sanya adanya
pengakuan desa adat serta pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, dan untuk
mengetahui faktor yang mempengaruhi bahwa bagaimana pengakuan desa adat atau
syarat pengakuan desa sebagai desa adat. Metode Penelitian yang digunakan
pendekatan normatif dan untuk melengkapi data dilakukan pencarian data pada situs
online dan sumber lainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari
data primer, data skunder dan data tersier. Hasil penelitian ini menunjukan upaya
Masyarakat Desa Pakawa dalam mengangkat eksistensi keberadaanya serta
pengakua secara hukum atau regulasi yang ada . Pemenuhan hak konstitusional
masyarakat adat desa pakawa yang mana dimulai dari mengakui keberadaannya,
serta perlindungan hutan lindung di daerah tersebut. Berdasarkan SK Menteri LHK
Nomor 5K.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, di Sulbar, hutan lindung
ada 456.033 hektar dari total kawasan hutan, 1.069.989 hektar. Masyarakat adat desa
Pakawa hanya meminta pola kemitraan namun hal tersebut mendapat penolakan
dikarnakan adanya kepentingan dari para infestor. Upaya pemenuhan hak tersebut
mengalami beberapa kendala baik berupa kendala yuridis, geografis maupun
sosiologis.