GERAKAN MASYARAKAT BERBASIS ADAT (Studi Konflik Masyarakat Dengan Perusahaan PT. Pasangkayu Di Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu)

ABSTRAK

Hardianti. B 201 16 064. GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT (STUDI TENTANG MASYARAKAT DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PT. PASANGKAYU DI DESA PAKAVA KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU). Dibimbing oleh Surahman Cinu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal yang melatar belakangi peristiwa konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan pihak Perusahaan PT. Pasangkayu serta bagaimana peran lembaga adat dalam mengkonsolidasi warga Desa Pakava sebagai upaya mediasi. Guna menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memperoleh data secara mendalam. Dalam penelitian ini digunakan tehnik purposive dengan ditetapkan informan sebanyak 12 orang yaitu 4 orang masyarakat biasa, 2 orang dari pihak perusahaan, pegawai Badan Pertanahan Nasional, 3 orang masyarakat adat, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Desa Pakava itu sendiri. Adapun sumber data dari pengumpulan data yaitu dari data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian penelitian ini menunjukan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang berkepanjangan hingga tahun 2017 disebabkan oleh tidak jelasnya batas-batas HGU yang dimiliki oleh pihak perusahaan, yang mana pemukiman para warga Desa Pakava masih dikatakan sebagai bagian dari HGU pihak perusahaan juga tidak jelasnya jangka waktu pengelolaan dari pihak perusahaan yang membuat para masyarakat sering mempertanyakan akan hal tersebut kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak perusahaan. Tetapi dengan adanya lembaga adat di Desa Pakava, masyarakat kemudian melakukan musyawarah bersama untuk mencari cara agar tuntutan-tuntutan mereka selama ini tidak terbuang percuma, yaitu mereka berunding dengan pihak perusahaan PT. Pasangkayu dengan hadirnya pihak pemerintah sebagai perantara antara masyarakat Pakava dengan PT. Pasangkayu dengan kata lain sebagai pihak ketiga. Penelitian ini merekomendasikan seharusnya pihak perusahaan memperlihatkan bukti batas-batas HGU serta jangka waktu pengelolaan lahan agar masyarakat Desa Pakava mengetahui secara jelas tanpa perlu membuat konflik terjadi.

Kata Kunci : Gerakan Masyarakat, Konflik, Lembaga Adat