HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PEMASYARAKATAN ( STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU )

Mufik Stb : D102 19 031, Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dalam Proses
Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu) Di
bimbing Benny Diktus Yusman Sebagai Pembimbing Utama dan Syachdin Sebagai
Pembimbing Anggota
Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui hak remisi bagi narapidana narkotika di
lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palu dan untuk mengetahui hal-hal yang
menjadi kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Palu Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian, Pelaksanaan
pemberian remisi terhadap Narapidana Narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas
II A Palu selama ini telah sesuai dengan amanat oleh Permenkumham Republik
Indonesia No 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum
dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian
remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat,cuti menjelang
bebas, dan cuti bersyarat. Dan kendala yang menghambat pemberian remisi yaitu
kendala Faktor internal artinya kendala yang ditemukan didalam lingkungan
lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu itu sendiri yaitu yang meliputi berasal
dari narapidana Narkotika itu sendiri yaitu dimana salah satu persyaratan
mendapatkan remisi itu sendiri yaitu berkelakuan baik tidak terpenuhi atau dengan
kata lain bahwa Narapidana sebaliknya melakukan perbuatan tercela dan
berkerlakuan buruk sehingga tidak melakukan tata tertib yang telah dibuat oleh
lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu. Dan Faktor external artinya kendala yang
ada diluar proses yang ada dilapas itu sendiri yaitu penghambat remisi yang terjadi
di luar narapidana itu sendiri, dan di luar kewenangan Lembaga Pemasyarakatan
kelas II A Palu. adanya keterlambatan dalam proses pengajuan pemberian remisi
dari Lapas itu sendiri hingga kekantor wilayah, direktorat jendral sampai
kekementrian hingga putusan penetapan remisi yang diajukan oleh Lembaga
pemasyarakatan.
Kata Kunci : Pidana Narkotika, Pemberian Remisi