Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu)

Pasca perceraian perempuan sebagai bekas istri memiliki hak yang bisa diperoleh dari
bekas suaminya berupa nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, nafkah mut’ah,
nafkah madhiyah (lampau), dan mahar yang terhutang. Adapun rumusan masalah yaitu
bagaimana implementasi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di
Pengadilan Agama Palu dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat
pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Palu. Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi perlindungan hak-hak perempuan
pasca perceraian di Pengadilan Agama Palu dan untuk mengetahui faktor pendukung
dan faktor penghambat pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan
Agama Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum
empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pengadilan Agama Palu telah melindungi
dan memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang terdapat
dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang menyebutkan perempuan yang
bercerai berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madhiyah (lampau),
dan mahar yang terhutang. Pembebanan nafkah perkara cerai talak, suami wajib
membayar nafkah tersebut sebelum ikrar talak, sedangkan perkara cerai gugat suami
dapat mengambil akta cerai setelah membayar pembebanan nafkah. Faktor pendukung
pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu ada amar putusan, suami
memiliki tanggung jawab, gaji yang jelas, dan mengefektifkan posbakum (pos bantuan
hukum). Faktor penghambat pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu
penghasilan tidak mencukupi, tidak bertanggung jawab, suami tidak hadir, dan
perempuan belum mengetahui hak-hak perempuan pasca perceraian.