IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN NUNUKAN

Mohammad Ashar No. Stambuk B 401 18 267 Pembimbing utama
bapak Asrifai dan pembimbing pedamping bapak Syamsul Bahri dengan judul
Skripsi “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan”. Dimana
dalam penelitian ini ingin mengatahui bagaimanakah Implementasi
Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Kabupaten Nunukan.
Masalah pelanggaran administrasi dokumen kependudukan seperti status
kewarganegaran ganda memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia dan
Identity Card (IC) Malaysia antara lain, masih banyak masyarakat yang memiliki
Identity Card (IC) Malaysia, sosialisasi tentang penyelenggaraan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil tidak optimal dilakukan, tidak tertibnya
mengenai asas-asas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang, belum adanya pemahaman masyarakat akan dampak dan resiko
negatif dari berkewarganegaraan ganda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil. Teori yang digunakan teori Implementasi dari George C.
Edward III, terdiri dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur
Biokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif bertujuan
untuk memberikan gambaran mengenai teknik analisis data menggunakan teknik
dari Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum berjalan
dengan optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan
menggunakan kewarganegaraan ganda. Serta penyampaian informasi yang kurang
dan mekanisme penyampaian yang tidak dipahami masyarakat. Saran dari peneliti
iyalah perlu di optimalkan kembali sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah
daerah maupun lembaga-lembaga yang terkait.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kewarganegaraan, Masyarakat
Perbatasan