IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIRO ADMINISTRASI WILAYAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

JUNAIDI (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIRO ADMINISTRASI WILAYAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. ['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined] thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

Junaidi, Starnbuk 8.102 18 039. Judul Tesis: "lmplementasi Kebiiakan
Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pacla Biro
Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan Seketariat Daerah Provinsi
Sulawesi Ter:rgah. Dibirnbing oleh slamet Riadi dan Dasr.vati.
Tr-rjuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan
Pemberian Tunjangan Tarnbahan Penghasilan Aparatur Sipil Ncgara pada Biro
Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintaiian Seketariat Daerah Provinsr
Sulawesi Tengah. Metode Penelitian Kualitatif. Lokasi Penelitian dilaksanakan di
Biro Aclministrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah dengan infonnan sebanyak 5 orang. Pengumpulan data
rlilakukan dengan cara tnelakukan wawancara, observasi, clan dokrulentasi.
Teknik analisis data menggunakan model Interaktif Mile.s dan Huhennun. Teori
utama yang jadi acuarl dalam penelitian ini adalah Teori Edward III (1980:9)
menjelaskan bahwa ada 4 Aspek yang dapat diladikan penguknran lmplemntasi
kebijakan yaitu: faktor kon:runikasi, sumber daya. disposisi dan struktur birokrasi.
Berdasarkan hasil penelitian menurrjukkan bahwa (l) Komunikasi kebijakan
memiliki beberapa macatn dimensi yaitu dirnensi transrnisi, kejelasan dan
konsistensi semuanya sudah berjalan dengan baik. (2) Sumberdaya manusia dalam
tneiaksanakan administrasi sudah berada pada kategori professional sefia sumbcr
daya anggaran dan sarana sudaii memadai. (3) Disposisi penempatan staf sesuai
dengan bidang keahliannya (4) Segi Struktur SOP sudah jelas dan terlaksana
secara efektif dengan melakukan pemantauan atau pcngawasan serta sanksi yang
ketat terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Kesirnpulan komunikasi,
sutlber daya, disposisi dan str-uktur birokrasi dapat diirnplementasikan secara
efbktif.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan. Komunikasi, Sumtrer Daya, Disposisi,
Struktur Birokrasi

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined])
Commentary on: Eprints 0 not found.
Divisions: Pascasarjana > Magister Ilmu Administrasi Publik
SWORD Depositor: Users 0 not found.
Depositing User: Users 0 not found.
Date Deposited: 22 Jan 2025 07:16
Last Modified: 06 Feb 2025 07:14
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/113655
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item