IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT DI KABUPATEN BUOL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

VHANY A.IS. BACULU (B 401 16 007) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Electronic Government di Kabupaten Buol Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dibawah bimbingan Ibu Sitti Chaeriah Ahsan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa berbasis Elektronik Government yang telah terjadi ditahun 2018 serta mengetahui Faktor Penghambat dan faktor pendorong penerapan kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang berbasis E-Government di Kabupaten Buol. Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa di dalam Implementasi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa yang berbasis Elektronik Government dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan, Variabel tersebut yaitu: 1) Standar Sasaran, 2) Sumber Daya, 3) Hubungan antar Organisasi, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Disposisi Implementor dan 6) Kondisi lingkungan sosial, Politik dan Ekonomi.

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis E-Government di Kabupaten Buol, dari enam variabel yang digunakan sebagai dasar penelitian sudah memenuhi kriteria masing-masing variabel dalam kebijakan yang ada di Kabupaten Buol, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis E-Government di Kabupaten Buol sudah berjalan dengan baik dan semestinya.
Kata Kunci: Implementasi, Pengadaan, Barang dan Jasa, E-Government.