RACHMAT N (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASANGKAYU (Studi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang). ['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined] thesis, Universitas Tadulako.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK
Rachmat N, B 102 22 024. Implementasi Kebijakan Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasangkayu (Studi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Bulubonggu Kecamatan Dapurang). Dibimbing oleh H. Nasir Mangngasing dan
M. Nur Alamsyah.
Penelitian ini mengupas tentang Implementasi Kebijakan Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasangkayu dengan Studi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang dengan menggunakan model
implementasi kebijakan George C. Edward III yang berangkat dari fenomena
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pasca Pemilihan Kepala Desa
secara serentak. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dan penentuan informan secara purposive sampling. Informan penelitian adalah
Kepala Dinas dan staf pada Kantor Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasangkayu, Sekretaris Camat Dapurang, Kepala Desa Bulubongggu,
dan Ketua BPD Desa Bulubonggu. Pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan model
interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum melakukan sosialisasi khusus terkait
materi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (2) Belum
tersedianya anggaran yang khusus diperuntukkan untuk mengimplementasikan
kebijakan pengangkatan dan perberhentian Perangkat Desa (3) Belum adanya
Standar Operasional Prosedur yang dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati yang
menjadi acuan bagi implementoor di tingkat Desa. Berdasarkan dimensi
implementasi kebijakan model Goerge Edward III merupakan sebuah sistem yang
tidak terpisahkan, maka apabila diantara sistem tersebut masih ada yang tidak
terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum
efektif.
Kata Kunci : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Sruktur Birokrasi.
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined]) |
|---|---|
| Commentary on: | Eprints 0 not found. |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Administrasi Publik |
| SWORD Depositor: | Users 0 not found. |
| Depositing User: | Users 0 not found. |
| Date Deposited: | 22 Jan 2025 07:16 |
| Last Modified: | 06 Feb 2025 07:14 |
| URI: | https://repository.untad.ac.id/id/eprint/113763 |
| Baca Full Text: | Baca Sekarang |
Actions (login required)
- View Item