IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020 DIDESA PANDERE KECAMATAN GUMBASA KABUPATEN IM

ABSTRAK

Janet Meilia Mose, Nomor Stambuk B 401 18 259, Judul Penelitian "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi". Dibawah bimbingan Asrifai selaku pembimbing utama dan Mahfuzat selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes)Tahun 2020 di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa, dengan menggunakan teori George Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Sturuktur Birokrasi
Adapun tipe penelitian ini bersifat Deskriptif dengan menggunakan dasar penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan secara purposive, informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, BPD, dan Masyarakat. Kemudian teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan : observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Sosialisasi kebijakan sesuai peraturan Kemendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah desa kepada masyarakat belum berjalan optimal karena sosialisasi kepada masyarakat mengenai APBDes tidak sepenuhnya dilakukan sehingga ada masyarakat yang sama sekali tidak tahu tentang hal itu dan ada masyarakat yang tahu namun tidak bisa memberikan aspirasinya karena kurangnya pemberitahuan dari Pemerintah Desa. Untuk sumber daya yang dimana sumber daya manusia yang dimana perangkat desa belum terampil dibidangnya,sumber daya fasilitas yang harus ditingkatkan, dan sumber daya keuangan yang perlu diperhatikan agar tertib dan disiplin anggaran.Disposisi pemerintah desa pandere harus memiliki respon kepada masyarakat langsung yang dimana sebagian masyarakat ingin merasakan bagaimana pelaksanaan APBDes diselenggarakan dan Struktur birokrasi belum sesuai dengan SOP yang dimana asas asas dalam pengelolaan keuangan masih belum optimal karena masih ada masyarakat yang mengeluhkan pemerintah desa belum optimal memberikan arah kepada masyarakat terkait kemana masyarakat harus melaporkan masalah desa yang dimana Pemerintah Desa harus memberikan ruang kepada masyarakat agar masyarakat terlibat dan memberikan sumbangsih saran dalam pengelolaan APBDes.