IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TILANG ELEKTRONIK PADA DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH DI KOTA PALU

Candra Tangoi, No. Stambuk. B 103 22 007, Implementasi Kebijakan Tilang
Elektronik Pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah,
Promotor Prof Dr. Syahruddin Hattab, M.Si., Co Promotor Dr.
Mustainah M. M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji dan mengevaluasi
implementasi kebijakan tilang elektronik pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian
Daerah Sulawesi Tengah di tinjau dari teori George Edward III dan memperoleh
model kajian implementasi kebijakan tilang elektronik pada Direktorat Lalu
Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Kota Palu. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan ditetapkan
sebanyak 15 orang. Indikator implementasi kebijakan yang digunakan sebagai
variabel penelitian adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur
birokrasi (Edward III, 1980).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tilang
elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh Direktorat Lalu
Lintas Polda Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik dalam mengurangi
ketergantungan pada petugas di lapangan melalui teknologi yang bekerja otomatis
24/7. Namun, keberhasilannya belum optimal karena beberapa kendala, termasuk
jumlah kamera ETLE yang terbatas dan keterbatasan petugas untuk memverifikasi
pelanggaran yang terdeteksi. Jumlah kamera yang terbatas, baik statis maupun
mobile, menyebabkan cakupan wilayah pengawasan tidak merata, sehingga
banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi. Analisis menggunakan teori
implementasi kebijakan George Edward III menunjukkan bahwa aspek
komunikasi dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Namun,
keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
kepatuhan berlalu lintas masih menjadi hambatan signifikan. Kesadaran
masyarakat yang rendah, akibat kurangnya edukasi dan persepsi bahwa tidak
semua area terpantau kamera, memperburuk tingkat pelanggaran. Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan jumlah kamera ETLE, khususnya di area yang
belum terpantau, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, perlu
peningkatan kapasitas petugas dalam hal verifikasi pelanggaran untuk memastikan
keberhasilan kebijakan ini