IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS PROGRAM PEMBDERDAYAAN BIDANG PERTANIAN DESA KOTARINDAU KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI)

ABSTRAK
MH. ARMA ALAMSYAH PATANGA dengan nomor stambuk B 401 16 037
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (STUDI KASUS PROGRAM PEMBERDAYAAN BIDANG
PERTANIAN DESA KOTARINDAU KECAMATAN DOLO KABUPATEN
SIGI)” di bimbing oleh Bapak Dr. Hasbullah, M.si. selaku pembimbing utama dan
Bapak Syamsul Bahri, S.sos, M,sc., selaku pembimbing pendamping
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat desa (studi kasus program pemberdayaan bidang
pertanian desa kotarindau kecamatan dolo kabupaten sigi) dengan jenis
penelitiannya kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan
wawancara,observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7
(tujuh) orang. Penelitian ini menggunakan teori Van meter dan van horn yang
mengacu pada 6 (enam) aspek, yaitu standard dan sasaran kebijakan,sumber
daya,komunikasi antar pelaksana dan aktivitas pelaksana,karakteristik agen
pelaksana,sosial-ekonomi-politik,dan disposisi atau sikap pelaksana.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa “Implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat desa (studi kasus program pemberdayaan bidang
pertanian desa kotarindau)” , belum cukup baik karena dari 6 aspek, terdapat 2
aspek yang tidak berjalan dengan baik dalam proses pelaksanaannya. Dikarenakan
beberapa hal yaitu program pemberdayaan yang belum mampu menjawab
kebutuhan kelompok tani didesa,serta tidak adanya perhatian yang serius
pemerintah desa selaku agen pelaksana untuk memberdayakan kelompok tani di
desa,melihat jumlah anggaran maupun jenis kebijakan yang dijalankan cenderung
bersifat formalitas belaka . Dalam proses pelaksanaan program tentunya memiliki
berbagai persamasalahan yang timbul, mulai dari adanya kecemburuan sosial
yang dialami masyarakat antara penerima dan yang belum menerima sampai
keakuratan data dari agen pelaksana yaitu pemerintah desa dalam menentukan
masyarakat yang benar-benar memiliki hak untuk diberdayakan khususnya
kelompok tani di desa.
Kata Kunci : Implementasi,Kebijakan,Pemberdayaan,Masyarakat