Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III Palu

Rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:
Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan
kesehatan bagi Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Klas III Palu?Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh aparat lembaga
pemasyarakatan dalam melaksanaan pemenuhan hak mendapatkan
pelayanan kesehatan bagi Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Klas IIIPalu?Hukum pidana, berbeda dengan bagian hukum
yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam
bentuk pidana, dengan tujuan lain, yakni menetukan sanksi terhadap
pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan
kedamaian dalam masyarakat. Hukum pidana adalah hukum sanksi negatif,
karena sifat dari hukum pidana itu, adalah sebagai sarana upayalain
sehinggamempunyai fungsi yang subsidair.Sanksi pidana termasuk juga
tindakan, karena suatu penderitaan yang dirasakan tanpa henti untuk
mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, guna
memberikan pembenaran dari pidana itu.Sebagai telaahan dari hukum
penitensier (strafrechttelijk sanctierecht), pidana atau hukuman, merupakan
hal yang terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakekat hukum pidana
adalah hukum sanksi.Hukum pidana mengecam pelanggaran dengan sanksi
istimewa, itulah tugas hukum pidana.Berupa pidana mati, pidana badan,
perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat.Sanksi pidana
bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi
tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi
pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan tersebut.Pemerintah dalam
melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan
dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah diwujudkan
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan yang kini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.