IMPLEMENTASI PP NO 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas III Palu )

Moh. Zulkifli Paputungan D10115267, Implementasi PP NO 99 Tahun 2012
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas III Palu),
Pembimbing Harun Nyak Itam Abu.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan
pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Palu ? dan hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan PP
Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Hak-Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu ?.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pemberian
pembebasan bersyarat khususnya bagi Narapidana berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk mengetahui pemberian
pembebasan bersyarat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan Penulis di dalam
Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder
yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai
dengan katalogisasi. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan
metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan
mengenai ketentuan pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana diatur
dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan syarat khusus bagi Narapidana diatur
dalam Pasal 43A ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan. Sedangkan, aturan pemberian pembebasan bersyarat terhadap
Narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara hierarki
pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kata Kunci : Implementasi, Hak-Hak Warga Binaan