IMPLIKASI PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KOTA PALU

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan pengelolaan pertambangan setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi adanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengelolaan pertambangan batuan di Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang didukung dengan fakta empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan (isu hukum), untuk mengukur terjadinya legal gap (kesenjangan hukum), yaitu antara peraturan perundang-undangan (das sollen) dan praktik atau realitas hukum di masyarakat sebagai das sein-nya. Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan bersifat resentralisasi atau terpusatnya kembali kewenangan pengelolaan pertambangan oleh Pemerintah Pusat. Seluruh proses perizinan ada di tangan Pemerintah Pusat. Implikasi Undang- Undang Cipta Kerja terhadap pengelolaan pertambangan batuan di Kota Palu adalah kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh perizinan usaha di bidang pertambangan (IUP). Maksud penyederhanaan regulasi dan pemangkasan proses perizinan yang rumit oleh pemerintah pusat demi kemudahan investasi dalam kegiatan usaha pertambangan sarat dengan kepentingan eksploitasi. Selanjutnya, tingkat kepatuhan pemegang IUP di Kota Palu masih sangat rendah, terlebih penerapan kaidah teknik pertambangan yang belum terlaksana secara maksimal oleh karena pengawasan dari pemerintah belum berjalan dengan baik sampai saat ini.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Kewenangan, Pertambangan.