Kajian Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Data Diri Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan Umum (studi Kasus Perkara No.2/pid.sus/2021/pn Tli

Pemalsuan data diri dalam konteks pemilihan umum merupakan tindakan yang
dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan
keadilan dan menjaga integritas proses hukum di Indonesia. Rumusan masalah
pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam
menentukan unsur kesalahan terdakwa pemalsuan data diri pada pemilihan
umum Perkara No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli) (2) bagaimanakah penjatuhan sanksi
pidana terhadap pelaku pemalsuan data diri pada pemilihan umum Perkara
No.2/Pid.Sus/2021/ PN Tli. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui
pertimbangan Hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa pemalsuan
data diri pada pemilihan umum perkara No.2/Pid.Sus/2021/PN Tli. (2) untuk
mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data diri pada
pemilihan umum Perkara No.2/Pid.Sus/2021/PN Tli. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: metode penelitian normatif yaitu analisis terhadap
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait kasus pemalsuan
data diri pada pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terdapat pada pasal
178C Ayat(2) serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk
dan alat bukti keterangan terdakwa. dengan pidana penjara selama 39 (tiga
puluh sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh
sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; dan
Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah).

Kata Kunci: Pemalsuan Data Diri, Pemi