KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUGURAN KANDUNGAN STUDI PUTUSAN NOMOR 471/PID.SUS/2019/PN PAL

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan
hukum yang di lakukan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap putusan
Nomor 471/PID.SUS/2019/PN PAL.Bagaimana sanksi pidana yang di jatuhkan
hakim terhadap terdakwa pada putusan Nomor 471/PID.SU/2019/PN PAL.Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum yang di lakukan hakim dalam
memutus perkara pidana terhadap pelaku pengguguran janin atau Aborsi dalam
perkara Nomor 471/PID.SUS/2019/PN PAL.dan untuk mengetahui sanksi pidana
yang di jatuhkan hakim dalam perkara nomor 471/PID.SUS/2019/PN PAL.Metode
penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan Normatif.Hasil penelitian
menunjukan bahwa : Penerapan hukum yang di lakukan hakim dalam putusan
Nomor 471/PID.SUS/2019/PN PAL.Sesuai dengan peraturan yang ada dan yang
berlaku di Indonesia serta berdasarkan pasal yang di dakwakan oleh jaksa penuntut
umum, pada perkara ini terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan
fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana
di atur dalam pasal 77A Ayat (1) Jo Pasal 45A UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Dengan beberapa pertimbangan dan berdasarkan fakta hukum hakim menjatuhkan
pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda
sejumlah Rp.100.000.000.,- (seratus juta rupiah). Sanksi pidana pada yang di
jatuhkan hakim pada putusan perkara Nomor 471/PID.SUS/2019/PN.PAL masih
kurang tepat, terlepas dari perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77A Ayat (1) Jo Pasal 45A UU RI Nomor 17
Tahun 2006 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 KUHPidana. Karena terdakwa telah melakukan tindakan aborsi secara
ilegal terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara
yang tidak di benarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.