KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DALAM KEADAAN LANGKA (Studi Kasus Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pal)

BRAMAN STENLY LATINGKA LADUMPE (D10118153) Kajian Hukum
Pidana Terhadap Penimbunan Barang Kebutahan Pokok Dalam Keadaan
Langka (Studi Kasus Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pal) Dibimbing
oleh Bapak Benny D. Yusman Bapak H. Amiruddin Hanafi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan
barang kebutuhan pokok dalam keadaan langka dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pal dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana
terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dalam keadaan langka dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pal.
Permasalahan dalam dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan
hakim terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang kebutuhan
pokok dalam keadaan langka pada putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pal. 2)
Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan
penimbunan barang kebutuhan pokok dalam kedaan langka pada putusan Nomor
129/Pid.Sus/2019/PN Pal. Untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan
skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis
normatif dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan
menganalisis perkara tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dalam
keadaan langka (Studi Kasus Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Pal).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil sebagai berikut 1)
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dalam keadaan langka tersebut
belum tepat karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana dan
perbuatan itu dianggap sangat merugikan masyarakat. Sehingga sanksi yang
dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis belum efektif dan belum bisa
memberikan efek jerah terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan
barang kebutuhan pokok dalam keadaan langka. 2) Penjatuhan pidana perkara
tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dalam keadaan langka telah
memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Sehingga
penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana penimbunan barang kebutuhan
pokok dalam keadaan langka terbukti sah dan meyakinkan sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Penimbunan, Barang Langka