KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA KORUPSI SUAP- MENYUAP DI KABUPATEN BANGGAI LAUT (Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal)

ABSTRAK
Jimmy Arpan, D101 18 740, “Kajian Hukum Pidana Terhadap
Perkara Korupsi Suap-Menyuap Di Kabupaten Banggai Laut
(Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Pal)”.
Dibawah Bimbingan Bapak Benny Diktus Selaku Pembimbing I
Dan Selaku Pembimbing Ii Hj. Hamdan Hi. Rampadio.
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban
Pidana Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman
Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Suap-
Menyuap Yang Mana Terdakwa Peratama, Kedua, Ketiga Telah Yang
Melakukan Tindakan Melawan Hukum. Dalam Penelitian Ini Penulis
Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif Yaitu Penelitian
Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Bahan Kepustakaan (Library
Research) Dengan Berbagai Data Sekunder Yang Diperoleh, Yang
Kemudian Digunakan Dalam Melakukan Pengkajian Berdasarkan Isi
Dokumen Dalam Studi Perkara (Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-
Tpk/2021/Pn.Pal). Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Terdakwa
Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak
Pidana Korupsi Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal
12 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp. Peneliti Tidak Setuju Dengan Putusan
Hakim, Karena Hukuman Yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa Di
Bawah Dari Tuntutan Berdasarkan Pada Dakwaan Pertama Atau
Alternati Dakwwan Kedua Dari Ketentuan Pidana Di Dakwakan Dan
Juga Peneliti Tidak Setuju Dengan Pidana Tambahan Majelis Hakim
Memberikan Pidana Tambahan Dengan Mencabut Hak-Hak Terdakwa
Pasca Bebas Dari Tahanan Berserta Uang Pengganti.
Kata Kunci : Pertanggungjawabanpidana, Korupsi, Studi Putusan,
Hakpolitik, Uang Pengganti