KAJIAN TERHADAP PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALU

ABSTRAK
RESKI KURNIARUM LUBIS, Stb : D101 20 187 Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu. Dibimbing Oleh Ridwan Tahir Sebagai Pembimbing Utama dan Harun Nyak Itam Abu Sebagai Pembimbing Anggota.
Tujuan penelitian untuk memahami dan mengkaji Bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik di Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu dan Bagaimana hambatan pelaksanaan pembuktian terbalik di Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian melalui penelitian lapangan yaitu Penelitian yang dilakukan melalui sistem wawancara dan melalui kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statuta Approach) pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan meneliti, mendalami dan menelaah norma konstitusi dalam UUD 1945 sesudah perubahan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pembuktian terbalik belum diterapkan secara efektif dalam praktiknya karena substansi dari pembuktian terbalik itu tidak diatur secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia kemudian hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik yaitu dalam hal menelusuri asal usul aset seorang terdakwa karena harus membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya. Dengan demikian pemerintah dan pihak berwenang perlu mengatur secara tegas mengenai substansi dari sistem hukum pembuktian terbalik agar penerapannya dapat diterapkan secara efektif dan tidak hanya sekedar menjadi aturan saja serta kiranya dalam pembuktian terbalik dalam proses pengambilan data terdakwa agar bisa lebih dipermudah sehingga tidak membuat jaksa menjadi sulit dalam pengambilan data kepada si terdakwa agar tidak banyak waktu yang terbuang.
Kata Kunci : Asas Pembuktian Terbalik,Pengadilan Tipikor Dan Tindak Pidana Korupsi