KAJIAN YURIDIS ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor 27/Pid.sus.2023/PN.Dgl)

Fathia Suci OktaFiani A.S. Paliso, D101 20 239, Kajian Yuridis Atas
Perkara Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Dgl), Pembimbing I :
Ridwan Tahir, Pembimbing II : Virgayani Fattah
Fokus penelitian ini adalah tindak pidana perlindungan pekerja migran
Indonesia (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Dgl). Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan hukum di Indonesia
dalam menangani perkara tindak pidana terhadap pekerja migran
Indonesia serta bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran di
Indonesia berdasarkan putusan pengadilan (Nomor
27/Pid.Sus/2023/PN.Dgl). Metode penelitian yang digunakan yaitu,
yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-
undangan, kasus, dan analisis, kemudian disimpulkan secara evaluatif.
Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa
penanganan hukum di Indonesia terkait perkara tindak pidana terhadap
pekerja migran Indonesia, secara proses dan mekanisme pelaksanaan
serta upaya-upaya penanganan pemerintah, belum sepenuhnya efektif dan
efisien meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Faktor penyebab yang
mempengaruhi adalah ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja
yang tersedia di dalam negeri dengan jumlah angkatan kerja, rendahnya
tingkat pendidikan pekerja migran, dan belum optimalnya koordinasi
antar stakeholder dalam penegakan hukum dan perlindungan pekerja
migran. Adapun perlindungan terhadap pekerja migran di Indonesia
dalam putusan pengadilan (Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Dgl). Terkait
peran terdakwa dan bentuk eksploitasi yang dialami korban. Hal ini
menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan konsistensi dalam
penerapan hukum. Menunjukkan bahwa putusan tersebut belum
sepenuhnya mempertimbangkan semua unsur yang ditetapkan dalam
hukum, khususnya terkait peran terdakwa dan bentuk eksploitasi yang
dialami korban. Karena Hakim perlu memastikan bahwa dalam peradilan
penilaian yang proporsional dan sesuai dengan ketentuan undang-undang
yang berlaku dapat memberikan keadilan yang sebenarnya bagi semua
pihak yang terlibat, termasuk para pekerja migran yang sering kali
berada dalam posisi rentan.
Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Penanganan, Perlindungan