KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN KANTOR DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA (STUDI KASUS PERKARA NO. 5/Pid.Pra/2023/PN Pal)

Penelitian ini membahas pembatalan penyidikan tindak pidana korupsi dalam
pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan
kasus nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Pal. Fokus penelitian meliputi dasar yuridis
pembatalan penyidikan oleh praperadilan serta dampaknya terhadap sistem hukum
di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis dokumen hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pembatalan penyidikan didasarkan pada
ketidaksesuaian prosedural dalam penetapan tersangka dan pengambilalihan
perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadilan
menyatakan bahwa proses tersebut melanggar asas "Lex Specialis Derogat Legi
Generali" yang mengutamakan Undang-Undang Jasa Konstruksi dibandingkan
aturan umum. Pembatalan penyidikan memiliki implikasi hukum yang signifikan,
termasuk potensi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan menimbulkan
preseden terhadap kewenangan KPK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan hukum acara pidana dan pembaharuan mekanisme
pengawasan terhadap aparat penegak hukum.