KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN KARENA SALAH SATU ORANG TUANYA MURTAD (Studi Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pal)

ABSTRAK
Riska Sahari (D 101 19 114) “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca
Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad (Studi
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pal)”
di bawah bimbingan Sulwan Pusadan, SH,MH selaku pembimbing I dan M.
Ayyub Mubarak, SHi, MH selaku pembimbing II.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk
perlindungan hukum hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu
orang tuanya murtad dan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hak asuh
anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad (studi
kasus putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pal)..
Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian
dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat
khusus menuju ke hal yang bersifat umum.
Hasil penelitian menemukan bahwa pada amar putusan Hakim Nomor
100/Pdt.G/2020/PA.Pal, menyatakan bahwa anak pertama jatuh pada asuhan
ayahnya sedangkan anak kedua jatuh pada asuhan ibunya yang hingga saat
putusan tersebut diputuskan telah murtad atau keluar dari agama Islam, yaitu
beragama Kristen. Putusan tersebut tentu saja tidak sejalan dengan yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996 bahwa ibu yang telah murtad dan
memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara
anak tersebut. Serta bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana berdasarkan
pendapat-pendapat para ulama fiqh bahwa mensyaratkan yang menjalankan
hadhanah harus beragama Islam.
Saran penelitian yaitu Dalam penetapan hak asuh anak hakim dalam
memberikan putusan perlu mempertimbangkan agama orang tua asuh anak untuk
menumbuhkembangkan dan memberikan pemahaman