Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Fokus penelitian ini adalah mengkaji kedudukan Wakil Menteri
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan membahas bagaimana
implikasi dari pengangkatan Wakil Menteri dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber
data sekunder, sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis,
kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga
disimpulkan bahwa kedudukan Wakil Menteri pasca putusan
Mahkamah konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan sumber kewenangan dari Wakil Menteri adalah delegasi
kemudian putusan tersebut membatalkan aturan penjelasan dari
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Wakil
Menteri. dari segi Pengangkatan Wakil Menteri berimplikasi Pada
sistem ketatanegaraan Indonesia karena tidak ada aturan yang
menjelaskan atau menafsirkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dan
kehadiran wakil Menteri menambah beban anggaran Negara, hal ini
tidak sesuai dengan semangat untuk mengurangi pengeluaran
Negara.