KEWENANGAN PENYADAPAN PADA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPS

ABSTRAK
Alexander Tanak (D 102 19 066) Judul Tesis: Kewenangan Penyadapan Pada
Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Di bimbing oleh Abdul Wahid,
selaku pembimbing utama dan Asri Lasatu, selaku pembimbing anggota.
Permasalahan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah
kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
penyelidikan dan penyidikan? Dan Mengapa Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan tidak
diberikan kewenangan yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal
penyadapan, penyelidikan dan penyidikan? Tujuannya untuk mengetahui dan
menganalisis kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
penyelidikan dan penyidikan, serta mengetahui dan menganalisis Lembaga Kepolisian
dan Kejaksaan tidak diberikan kewenangan yang sama dalam hal penyelidikan dan
penyidikan. dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian
menunjukan Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diberi kekuasaan
dalam penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Proses Penyadapan satu sisi lebih menyulitkan
KPK. Karena harus meminta izin dulu dari Badan Pengawas, sejak dikeluarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 pimpinan KPK hanya perlu
memberitahukan informasi kepada Dewan Pengawas. KPK memiliki kewenangan yang
sangat luar biasa (extra ordinary power) sedangkan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
dalam melakukan penyadapan oleh penyidik dapat dilakukan atas izin tertulis ketua
pengadilan.
Kata Kunci: Penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Kepolisian
dan Kejaksaan