KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI SAH TIDAKNYA PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ANTHONIE SPILKAM MONA (2023) KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI SAH TIDAKNYA PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. ['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined] thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK

Anthonie Spilkam Mona, D 102 21 015, Kewenangan Praperadilan Mengenai Sah Tidaknya
Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, supervised by H. Sulbadana dan
Abdul Wahid, Tindakan perampasan HAM dalam koridor hukum pidana disebut sebagai
upaya paksa dimana harus sesuai perundang-undangan dengan rumusan masalah
bagaimanakah peran praperadilan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia
dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan upaya hukum atas putusan praperadilan
menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan penelitian normatif. Berdasarkan hasil
penelitian dapat diketahui bahwa Praperadilan bertujuan sebagai sarana kontrol menguji,
mempertimbangkan secara yuridis tindakan aparat penyidik sebab setiap penyidikan yang
dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan
pelanggaran HAM, berdasarkan teori keadilan, praperadilan hanya mendapatkan keadilan
yang bersifat prosedural karena praperadilan hanya memeriksa dalam batas-batas secara
formil saja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar penyidikan berjalan atau
berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Walaupun praperadilan sebagai
upaya kontrol tetapi dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran HAM khususnya gugur
permohonan praperadilan dengan alasan mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap
terdakwa, sehingga hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum gugur. Upaya
hukum terhadap praperadilan sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi masih
menimbulkan dualism ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan,
dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi maka praperadilan tidak mempunyai upaya
hukum. Disarankan perlunya diatur sanksi administratif terhadap penyidik yang berdasarkan
putusan praperadilan melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan, sehingga penyidik
dapat bekerja secara profesional dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci : Praperadilan; Penyidikan; Hak Asasi Manusia.

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_master' not defined])
Commentary on: Eprints 0 not found.
Divisions: Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
SWORD Depositor: Users 0 not found.
Depositing User: Users 0 not found.
Date Deposited: 22 Jan 2025 07:16
Last Modified: 06 Feb 2025 07:14
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/117082
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item