KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MERANCANG PERATURAN DESA DI DESA WATUBULA KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI

BIMA SETIA PUTRA L (2020) KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MERANCANG PERATURAN DESA DI DESA WATUBULA KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI. Sarjana thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto yang berpendapat bahwa ada beberapa aspek untuk mengukur kinerja yaitu; produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Merancang Peraturan Desa Di Desa Watubula. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan dasar penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini diambil secara <em xss=removed>purposive</em>, yang berarti peneliti secara sengaja memilih orang-orang yang dipandang memahami masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah : 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu ketua dan wakil ketua, kepala desa, dan 2 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Kinerja badan permusyawaratan desa yang dinilai melalui aspek produktivitas, responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas dalam merancang peraturan desa belum optimal. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja kepala desa dalam proses pembahasan peraturan desa, yang dimana sampai saat ini BPD sama sekali belum mengajukan rancangan peraturan desa. Selama ini dalam<span xss=removed>Â </span>musyawarah pembahasan dan penetapan peraturan desa hanya membahas rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa. Kemudian diketahui sampai saat ini BPD di desa Watubula belum menyusun tata tertibnya sendiri. Faktor yang menghambat BPD untuk merancang peraturan desa yaitu sumber daya manusia, profesionalisme, kurangnya mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK), dan sarana.</span></p>

Item Type: Thesis (Sarjana)
Commentary on: Eprints 0 not found.
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Library of Congress Subject Areas > J Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
SWORD Depositor: Users 0 not found.
Depositing User: Users 0 not found.
Date Deposited: 22 Jan 2025 07:16
Last Modified: 06 Feb 2025 07:14
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/117203
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item