KONSEP KEWENANGAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK
Asdar D 102 22 014 Konsep Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pembimbing I Prof Aminuddin Kasim S.H,.M.H Dan Pembimbing II Dr Abdullah S.H.,M.H
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengangkatan penjabat sementara kepala daerah serta batas kewenangan penjabat sementara kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Metode penelitan ini menggunakan metode hukum normatif dan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dan mengkaji teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwasanya konsep pengangkatan penjabat sementara kepala daerah berdasarkan Uundang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota, sedangkan batas kewenangan penjabat sementara kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah dilarang melakukan mutasi ASN, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya
Kata Kunci : Konsep, Penjabat Kepala Daerah