KONSEP PENEGAKKAN HUKUM WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN PENDAPATAN ALI DAERAH

Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis Konsep Penegakkan Hukum Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Untuk menganalisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dapat Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Untuk menganalisis Aspek Hukum Kebijakan Inovasi Pengasap upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Metode penelitan yang digunakan Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan 1). Dalam Konsep Penegakkan Hukum Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah hanya menerapkan Penerapan sanksi berupa bunga/denda 2% per bulan. Dalam hal penerapan sanksi Pidana dibidang perpajakan, pemerintah daerah hanya akan melakukan sebagai upaya akhir ketika masyarakat tidak taat pajak. Dalam hal ini pemerintah daerah mengedepankan prinsip Ultimum Remidium. 2). Melalui Upaya Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Cq. BPKPAD dalam hal meningkatkan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, memberikan hasil yang sangat luar biasa dimana realisasi atau penerimaan Pajak Daerah khususnya PBB-P2 meningkat secara signifikan dan secara langsung Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. 3). Aspek Hukum kebijakan INOVASI PENGASAP upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Mamuju Tengah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah