PARADIGMA ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA SESUAI PRINSIP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

ABSTRAK
Maulana Shika Arjuna, D-10222015, Paradigma Asas Legalitas Hukum Pidana
Sesuai Prinsip Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Perspektif Hukum
Progresif, Tim Pembimbing oleh Sulbadana, dan Hamdan Rampadio. Pasal 2
KUHP 2023 merupakan Asas Legalitas Relatif yang telah mengakui hukum pidana
adat. Permasalahan penelitian ini ialah mengapa terjadi perubahan formulasi asas
legalitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pasca diterbitkannya KUHP
2023 serta apakah asas legalitas dalam KUHP 2023 telah sesuai dengan prinsip
hukum yang hidup di masyarakat dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini
bertujuan mengetahui alasan perubahan asas legalitas tindak pidana serta
mengetahui asas legalitas dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum (normatif) dengan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan perubahan asas legalitas yang awalnya berupa asas
legalitas absolut menjadi asas legalitas relatif dibutuhkan karena mengembalikan
hukum pidana yang bersumber dari masyarakatnya, bukan merupakan hukum
pidana dari kebudayaan masyarakat lainnya. Penerapan dari penegakan hukum
pidana adat harus secara progresif melalui rule breaking dan rule making,
merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana adat harus menggunakan
tautan antara state (positive law), society (custom/consent) dan natural law
(morality/religion) sehingga menggunakan metode legal pluralism approach
karena keberagaman budaya hukum yang ada di masyarakat.
Kata kunci: Paradigma Asas Legalitas Relatif, Hukum Adat, Hukum Progresif