Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah Dalam Pemanfaatan Aset Negara

Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah Dalam Pemanfaatan Aset Negara,
Mashuri A. Rahim D 102 18 086, Pembimbing, Dr. H. Sahlan, SH, SE, MS, Dr.
Moh. Ikbal Borman, SE, SH, MH.

ABSTRAK
Dalam upaya optimalisasi asset negara dalam bentuk tanah yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi dan dalam rangka pembangunan fasilitas umum, maka
pemerintah dalam mengembangkan pola kerjasama pemerintah dan swasta. Kendala
yang sering dihadapi pemerintah dalam mempercepat jalannya pembangunan adalah
aspek pembiayaan yaitu terbatasnya dana APBN untuk kepentingan infrastruktur.
Oleh karena itu Pemerintah sebagai pengambil kebijakan negara melakukan
kerjasama pembiayaan. Kerjasama pembiayaan antara pemerintah daerah dengan
swasta untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas umum tersebut adalah dalam bentuk
Kontrak bangun Serah Guna / Build Operate Transfer (BOT) dengan konsep pihak
swasta membangun bangunan siap pakai berikut fasilitas di atas tanah tersebut dan
mendayagunakan selama periode tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu
berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan berikut fasilitasnya beserta
pendayagunaannya untuk dikelola pemerintah daerah. Kerjasama dalam bentuk BOT
tersebut diwujudkan dalam bentuk Perjanjian. Perjanjian merupakan perbuatan
hukum para pihak di bidang hukum Perdata. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah dengan CV. Fudjiyama dalam pembangunan adalah
perjanjian kerjasama dengan sistem BOT yang harus memperhatikan peraturan di
bidang Hukum Perikatan dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang BOT.
Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian
bangun serah guna (Build Operate Transfer (BOT)) di Pemerintah Sulawesi Tengah,
serta hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas mum
dengan kontrak bangun serah guna. Metode yang digunakan adalah metode yuridis
empiris dengan metode pengumpulan data adalah purposive sampling. Adapun hasil
menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan fasilitas umum dengan kontrak BOT
dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam
KUHPerdata dan peraturan lainnya.

Kata kunci : Perjanjian, Build Operate Transfer (BOT)