PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE PALU

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaiamana pelaksanaan
perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. FIF Cabang Palu?. 2)
Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah oleh PT. FIF
Astra cabang Palu terhadap konsumen yang melakukan Penunggakan
Pembayaraan Angsuran?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini
adalah metode penelitian empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini: Berdasarkan
pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian
pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. FIF Astra cabang Palu telah
memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara konsumen
(debitur) dan PT. FIF Astra cabang Palu untuk membuat perjanjian pembiayaan
kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan diantara para pihak untuk
membuat perjanjian dan pelaksanaaan perjanjiannya dilasanakan berdasarkan
suatu sebab yang halal. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan perjanjian
pembiayaan kendaraan bermotor roda dua yaitu melalui tahap permohonan,
pengecekan dan pemeriksaan lapangan, pembuatan costumer profile, pengajuan
proposal kepada kredit komite, keputusan kredit komite, pegikatan, pemesanan
sepeda motor roda dua, pembayaran kepada dealer, penagihan atau monitoring
pembayaran, dan teakhir yaitu pengembalian jaminan berupa surat BPKB.
Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. FIF Astra cabang Palu
juga didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Adapun mengenai penyelesaian
pembiayaan bermasalah dalam hal konsumen (debitur) melakukan penunggakan
pembayaran yang telah masuk kategori wanpretasi (cidera janji) maka oleh PT.
FIF Astra Palu akan dilakukan bebarapa upaya yaitu menghubungi melalui
telepon, melakukan follow up, pemberiaan surat peringatan sebanyak 3 kali, dan
penyelesaian terakhir yaitu eksekusi kendaraan bermotor. Kendaraan yang
dieksekusi, dapat diambil kembali oleh konsumen dengan membayar tunggakan
angsuran beserta denda keterlambatan dalam jangka waktu tujuh hari seselah
kendaraan dieksekusi