PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

ABSTRAK
Liasti Hardianti, D10119067, Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online Dalam
Perspektif Hukum Perjanjian, Pembimbing I: Ibu Sitti Fatimah Maddusila,
Pembimbing II: Marini Citra Dewi
Jual beli online menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi sebab
sifatnya yang memudahkan dan praktis. Namun, dalam melakukan perjanjian jual
beli online memungkinkan untuk terjadinya ketidakpastian dan resiko serta
sejumlah masalah dalam prakteknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui: (1) bagaimana akibat hukum bagi penjual dan pembeli atas
pembatalan perjanjian jual beli online dalam perspektif hukum perjanjian? (2)
bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam pembatalan
perjanjian jual beli online ?. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif yang didukung dengan sumber data primer, sekunder dan tersier serta
dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang diangkat
dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian
jual beli online dapat terjadi karena tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban
penjual atau pembeli, sebab tidak menutup kemungkinan dalam melakukan
transaksi via online akan ada diantara pihak yang tidak menjalankan hak ataupun
kewajibannya, maka wanprestasi akan sangat rentan terjadi. Adapun dua jenis
perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif seperti yang dilakukan
oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi yaitu di awal tahun 2017
menghadirkan sebuah situs bernama Cekrekening.id yang akan menghadirkan
informasi berkaitan dengan apakah rekening yang terkait pernah melakukan
tindakan penipuan atau tidak. Adapun perlindungan hukum represif yakni
perlindungan setelah terjadinya sengketa yang mana setiap orang dapat
mengajukan gugatan wanprestasi pada pihak yang merugikannya atau
penyelesaian perselisihan dengan arbitrase atau lembaga lainnya.
Kata Kunci : Jual Beli, Online, Pembatalan Perjanjian.