PEMBERATAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU SEBAGAI BAGIAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN (STUDI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALU)

ABSTRACT

Mohammad Ridwan, D 102 19 056, Pemberatan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Sebagai Bagian Perlindungan Hukum
Pidana Terhadap Anak Korban Kejahatan (Studi Pengadilan Negeri Klas IA Palu), supervised by Benny H.
Hamdan Hi. Rampadio and Syachdin.
Sebagai tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pemberatan sanksi pidana kepada
pelaku yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan di Pengadilan Negeri klas IA
Palu.selanjutnya untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan
berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri klas IA Palu. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pemberatan sanksi
pidana kepada pelaku dalam undang-undang perlindungan anak lebih kompleks ancaman sanksinya dan memberikan
sanksi pemberatan kepada pelaku baik dari sanksi pidana, sanksi denda dan hak korban menuntut restitusi. Pemberatan
sanksi dapat berupa ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari pelakunya seperti orang tua/wali
anak, ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Pemberatan terhadap pelaku kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan hukum pidana terhadap anak. Dan bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan
berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak meliputi, Perlindungan Anak Secara Umum meliputi perlindungan
anak langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Dengan dilakukannya perubahan/revisi
undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadaap pelaku sehingga dapat memberikan
perlindungan anak secara maksimal mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman) pidana
terhadap pelaku.

Kata Kunci: Pemberatan Sanksi, Perlindungan, Anak