PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

ABSTRAK
Mohammad Fikri, D10219043
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

(Dibimbing oleh; (I) Suardi Dg. Mallawa,(II) Abdullah Iskandar.)

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pola penerapan dan implementasi, serta struktur penegakan hukum administrasi bekerja dalam proses penanganan pelanggaran administrasi serta implikasinya terhadap penegakan hukum pemilihan. Metode penulisan menggunakan metode Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan teori. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa batasan pelanggaran administrasi masih terlalu umum dan membingungkan dalam pelaksanaannya. Kedua; dalam pelaksanaan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan sering terdapat perbedaan pandangan diantara penyelenggaran pemilu (KPU dan Bawaslu) secara berjenjang terkait tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administrasi. Ketiga; dalam pengaturan pelanggaran administrasi perlu dilakukan perbaikan pada aspek kejelasan definisi dan batas perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran administrasi. Keempat; penanganan pelanggaran administrasi memiliki urgensi/kedudukan penting dalam penegakan hukum pemilihan olehnya penataan mekanisme dan kelembagaan pelanggaran adminstrasi perlu diarahkan untuk melakukan penyempurnaan mekanisme upaya hukum yang disediakan peraturan perundang-undangan guna perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilihan serentak nasional Tahun 2024.
Kata Kunci : Penanganan Pelanggaran, Pelanggaran Administrasi, Penyelenggaraan Pemilihan.
?