PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEMONSTRAN ANTI RASISME ATAS TUDUHAN MAKAR (Studi Kasus Putusan Nomor 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)

ABSTRAK

Annisa Ahdina Malik, D 101 17 204, Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Anti Rasisme Atas Tuduhan Makar (Studi Kasus Putusan Nomor 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst), dibawah bimbingan Bapak Ridwan Tahir dan Bapak Harun Nyak Itam Abu.

Demonstrasi merupakan kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun dalam demonstrasi tidak jarang dikaitkan dengan adanya tindak pidana makar. Salah satu yang menimbulkan perdebatan adalah mengenai tuduhan makar terhadap ekspresi politik para demonstran anti rasisme, dalam hal ini putusan pengadilan Nomor 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap demonstran anti rasisme atas tuduhan makar; 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Penegakan hukum terhadap demonstran anti rasisme atas tuduhan makar telah terlaksana sesuai peraturan yang berlaku, namun masih kurang memenuhi rasa keadilan karena dalam pasal yang termuat dalam dakwaan, jaksa memiliki opsi menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun 5 bulan tetapi jaksa lebih memilih untuk menuntut hukuman yang sangat ringan. 2) Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst hanya didasari oleh fakta-fakta hukum di persidangan dan juga unsur-unsur tindak pidana makar, serta keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan, namun tidak mempertimbangkan penjatuhan pidana melebihi tuntutan jaksa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: demonstrasi, makar.