PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN PIDANA TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI RSUD ANUTAPURA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, petama untuk mengetahui pelanggaran terhadap kawasan tanpa asap rokok dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam upaya penegakan larangan kawasan tanpa asap rokok. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1). Apakah pelanggaran terhadap larangan Kawasan Tanpa Asap Rokok dapat digolongkan sebagai tindak pidana 2). Apa saja hambatan dalam upaya penegakan larangan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Adapun tempat Penelitian ini dilakukan di RSUD Anutapura Palu dengan pertimbangan bahwa di RSUD Anutapura Palu terdapat data yang penulis butuhkan mengenai Penegakan Hukum Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil sebagai berikut 1) Sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebab setiap yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenai denda dan kurungan penjara. 2) Hambatan pihak Rumah Sakit Anutapura Palu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan Rumah Sakit Anutapura.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kawasan Tanpa Asap Rokok, RSUD Anutapura