PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PALU

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya konsumen yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara metodologi, penelitian ini temasuk dalam kategori penelitian studi pustaka dan data yang diperoleh dari studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektornik di Polresta Palu dikenakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku.Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik di Polresta Palu adalah alat bukti dan kemampuan penyidik