PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI INFORMASI PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI PADA BANDAR UNDARA MUTIARA SIS ALJUFRI)

ABSTRAK
Muhammad Indra Arifuddin, D 101 16 582, dibimbingAwaliah, SH.,MH,
Penegakan Hukum Terhadap Pemberi Informasi Palsu Berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi pada Bandar Undara Mutiara Sis
Aljufri)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku
pemberi informasi palsu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan dan kendala penegakan hukum terhadap pelaku pemberi informasi
palsu dalam penerbangan di Bandar Undara Mutiara Sis Aljufri, dengan
mempergunAkan penelitian empiris.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku
pemberi informasi palsu berdasarkan dilakukan oleh PPNS Kementrian perhubungan
koordinasi dengan Korwas PPNS Polri, kasus yang terjadi semuanya dilimpahkan
pada penyidik Ditkrimsus Polri karena penyampaian informasi palsu melanggar
beberapa ketentuan perundang-undangan sehingga Polri lebih optimal melakukan
penegakan hukum, karena kewenangannya lebih luas dibandingkan PPNS
Kementrian Perhubungan,dan kendala penegakan hukum pemberi informasi palsu
yaitu, kurang optimalnya pemasangan CCTV, kurangnya alat pemeriksaan yang
dapat membahayakan keselamatan penerbangan, sulitnya melacak pelaku apabila
menggunakan alat komunikasi, penumpang, pengunjung dan penjemput yang tidak
tertib, ketidakpahaman masyarakat tentang adanya suatu aturan larangan
menyampaikan informasi palsu. Sehingga disarankan Perlunya proses penegakan