Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan Di Laut Natuna Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Pengaturan
Hukum tentang Zona Ekonomi Eksklusif menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS
1982)?. (2) Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia?. Metode penelitian digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian
yuridis normatif adalah penelitian dengan menitik beratkan terhadap bahan kepustakaan
atau disebut juga data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer
adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari; perjanjian
internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum atau
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari
kamus hukum, dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute
approach) adalah prndekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang ditangani.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak
pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI, pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah
ZEEI pada dasarnya tidak dapat membayarkan denda sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan. Hakim dapat mengacu pada aturan Pasal 30 KUHP yang
menyatakan bahwa pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan. Hal ini
bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan nestapa pada pelaku. Selain itu, pemberlakuan
pidana kurungan juga mewujudkan bentuk penegakan kedaulatan negara oleh pemerintah.
Untuk mewujudkan sanksi yang sistematis.
Kata Kunci: Laut Natuna: Penegakan Hukum; Pencurian Ikan.