PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)

Stefandri Peraru, D 101 16 687, Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan
Knalpot Racing Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Wilayah Hukum Kepolisian Resor Palu)
Penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor merupakan pelanggaran lalu
lintas yang mengganggu aktifitas umum serta kenyamanan warga kota Palu.
Penggunaan knalpot racing telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap penggunaan
knalpot racing pada kendaraan bermotor, juga faktor-faktor penyebab penggunaan
knalpot racing di kota Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
yaitu penelitian yuridis empiris, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa
yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat. Metode ini menggunakan teknik
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan penelusuran kepustakaan
dengan cara membaca literatur, buku, artikel, jurnal dan peraturan perundang-
undangan. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot
racing pada kendaraan bermotor telah melanggar persyaratan teknis dan laik jalan
yang tedapat pada pasal 48 ayat (2) dan (3), pasal 103 ayat (3) dan pasal 285 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan. Terjadinya faktor terhadap penggunaan knalpot racing di kota Palu
disebabkan oleh Faktor tidak mengetahui regulasi persyaratan teknis dan laik jalan,
hobi memodifikasi kendaraan bermotor, kesadaran manusia dan pengaruh
lingkungan
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Knalpot Racing, Kendaraan Bermotor