PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Kasus Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II)

ABSTRAK
ANDRI ANI, D10118803, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa
Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Pada
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II), Pembimbing I: Ridwan Tahir,
Pembimbing II: Harun Nyak Itam Abu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BKSDA dan Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode yuridis empiris yaitu hasil dari pengumpulan data dan wawancara serta
informasi bersama pihak BKSDA dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat
dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap
perdagangan satwa yang dilindungi ada beberapa cara untuk mengatasinya yaitu
dengan penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara
preventif dapat berupa pelaksanaan pengamatan dan melakukan patroli terhadap
para pedagang, sedangkan represif dilakukan dengan cara penangkapan dan
penyitaan terhadap satwa jenis burung yang dilindungi. Namun proses ini belum
terlaksana secara optimal, serta masih adanya hambatan dalam proses
penegakan hukum terhadap tidak pidana perdagangan satwa oleh PPNS Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti
ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis burung yang dilindungi apa saja yang
sudah terdaftar dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi,
dan adanya oknum yang membocorkan tentang rencana pengrebekan yang
dilakukan oleh pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan sehingga menghambat dalam melakukan penegakan
hukum.
KATA KUNCI: Perdagangan Satwa, BKSDA, Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum dan Kehutanan