PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CUKAI ROKOK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI PANTOLOAN

ABSTRAK

AGUS FIANTO, D10118586, Penegakan Hukum TerhadapTindak Pidana Cukai Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Pantoloan, Pembimbing I : Benny D. Yusman, Pembimbing II : Vivi Nur Qalbi

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan memahamibagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana cukairokok ilegal oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan CukaiPantoloan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanapenegakan hukum terhadap tindak pidana cukai rokok ilegalyang dilakukaan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipildalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai rokokilegal. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, dengan mengkaji dan menganalisis data yang berupa data primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindakpidana cukai rokok ilegal pejabat bea dan cukai ada dua acara penegakan hukum secara preventif maupun secara represif, proses ini belum terlaksana secara optimal. serta adanyahambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindakpidana cukai rokok ilegal oleh Penyidik Pegawai Negeri SipilBea dan Cukai Pantoloan akibat jarak lokasi yang berada di 2 Provinsi, 1 Kota, dan 6 Kabupaten sehingga memperlambatproses penyidikan serta kurangnya kesadaran masyarakatterhadap rokok ilegal dan kesadaran produsen rokok dalammemproduksi rokok ilegal.

KATA KUNCI: HAMBATAN,PENEGAKAN, PPNS PENYIDIKAN