PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Hikma Nurhidaya Amir, D 101 20 624, Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Perkara Human Trafficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah,
Pembimbing I: Nurhayati Mardin, Pembimbing II: Titie Yustisia Lestari.
Perdagangan Orang/ Human Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Adapun rumusan
masalah dari penelitian ini; 1) Penegakan hukum pidana terhadap perkara Human
Trafficking di wilayah Hukum Polda Sulawesi Tengah, 2) Hambatan penegakan
Hukum pidana terhadap perkara Human trafficking di wilayah hukum Polda Sulawesi
Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan
kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Kepolisian telah melakukan
sejumlah upaya-upaya preventif dan represif untuk mengatasi masalah human
trafficking di Wilayah Sulawesi Tengah, 2) Kepolisian juga menghadapi berbagai
hambatan seperti luasnya wilayah operasi, kurangnya identitas tersangka,
keterbatasan sarana dan prasarana, serta modus operandi pelaku yang semakin
canggih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kendala internal maupun
eksternal dalam penegakan hukum yang turut mempengaruhi efektivitas penanganan
kasus-kasus Human Trafficking di Wilayah Polda Sulawesi Tengah.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Human Trafficking.