Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Wilayah Kota Palu

ABSTRAK
Nur faisa / D10116616, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Wilayah Kota Palu
Dibimbing oleh Ridwan Tahir
Pemilihan umum (pemilu) Legislatif pada dasarnya merupakan sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana
pemilu di Kota Palu dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tindak pidana pemilu. Metode penelitian ini menggunakan
metode empiris dan data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus
perkara tindak pidana pemilu belum memenuhi (idees des rech) atau cita hukum
yang meliputi unsur kepastian, keadilan, dan pemanfaatan serta faktor yuridis
dan non yuridis dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa lebih diutamakan
untuk melakukan pencegahan dan restoratif justice. Pidana yang dijatuhkan
kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda
sejumlah IDR.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunga selama 2 (dua) bulan.
Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada
putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.
Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Pertimbangan Hakim, Pembuktian