PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa konsep pengaturan HTN Darurat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagaimana
penanganan Pandemi COVID-19 berdasarkan konsepsi Hukum Tata Negara Darurat.
Penelitian ini dikaji secara normatif yang dilengkapi dengan pendekataan studi
kepustakaan melalui Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan
Pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum dalam
penelitian ini terdiri dari (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) bahan
hukum tersier sebagai penunjang pengolahan data. Hasil Penelitian ini menunjukan
BahwaPengaturan kedaruratan diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait penggunaan pengaturan tersebut
masih sering ditafsirkan secara sempit dan luas mengenai keadaan bahaya dan hal ihwal
kegentingan yang memaksa dan pada tingkat undang-undang masih belum jelas diatur.
Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia, Pemerintah memilih legislativ model
dan menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat dan
sumber konstitusinya adalah Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan paradigma hukum dibalik penanganan Pandemi COVID-19
adalah Hukum Tata Negara Normal bukan Hukum Tata Negara Darurat emergency
de facto sebagaimana dalam konsep Hukum Tata Negara Darurat dikarenakan semua
Instrumen hukum yang diterbitkan selama Pandemi COVID-19 tidak satupun merujuk
Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, apabila Pandemi COVID-19
dinilai sudah berakhir seluruh instrumen hukum yang diterbitkan pada masa Pandemi
COVID-19 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.