Penerapan Peraturan Sanksi Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala)

ABSTRAK
FAUZI JUNAEDI D 101 16 121, Penerapan Peraturan Sanksi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala), Tahun 2023, (Dibimbing oleh Isman Bruaharja, S.H., M.Sc)
Penerapan peraturan sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala menunjukkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin, etis, dan produktif. Berbagai jenis sanksi telah diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan hasil wawancara menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Efektivitas sanksi terlihat dari kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap konsekuensi pelanggaran disiplin, mendorong perbaikan perilaku dan kinerja. Faktor-faktor seperti kesadaran, kepatuhan, peraturan yang berkualitas, kapasitas pengawasan, dan mekanisme penegakan sanksi, berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan produktif. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Donggala memiliki peran penting dalam menjaga efektivitas melalui pengawasan, evaluasi, dan pembinaan. Tantangan termasuk kurangnya kesadaran, konsistensi penerapan, pengaruh politik, hambatan administratif, dan kekurangan sumber daya manusia. Langkah-langkah seperti dukungan pimpinan, komunikasi internal, dan penanganan kasus berat telah diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam rangka mengatasi hambatan, perlu upaya berkelanjutan dalam komunikasi, pemahaman, dan penegakan sanksi yang konsisten dan adil, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi disiplin, Efektivitas.