PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI DAMPAK KERUSAKAN HUTAN DAN HAMBATAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA BALAI GAKKUM LHK WILAYAH SEKSI 2 PALU

ABSTRAK
Subagio (D 102 22 056) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Hutan Pada
Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Seksi 2 Palu, dibimbing oleh
Prof. Dr. H. Sulbadana,S.H.M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. H. Hamdan
Rampadio, S.H.,M.H
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum bagi
para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan serta mencari solusi dari hambatan
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan pada Balai Gakkum LHK
Wilayah Seksi 2 Palu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian sebagai berikut : 1. Penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak
pidana di bidang kehutanan di Wilayah Balai Gakkum LHK Wilayah Seksi 2 Palu
dilakukan melalui instrumen perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, model pemidanaan yang
akan diberikan bagi pelaku kejahatan di bidang kehutanan ialah model sistem pemidanaan
khusus. 2. Cara yang efektif untuk tidak terjadi lagi hambatan dalam penegakan hukum
pidana di bidang kehutanan pada wilayah hukum Balai Gakkum LHK Wilayah Seksi 2
Palu dengan cara melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada aparat penegak
hukum maupun pihak instansi yang berhubungan dengan instansi kehutanan baik
pemerintah pusat dan daerah terhadap langkah hukum dan kepastian dalam penegakkan
hukum pidana materil kesemuanya tersebut dalam rangka memberikan jaminan penyajian
alat bukti dan barang bukti sesuai prosedur dalam hukum acara pidana.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana dan Kehutanan