PENERAPAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA

ABSTRAK
Makmur, D 102 22 050, Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pemberian Remisi
Sebagai Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan
Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, supervised by Suardi Dg. Mallawa dan Syachdin.
Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip Hak Asasi Manusia
dalam pemberian remisi sebagai hak warga binaan berdasarkan sistem penilaian pembinaan
narapidana, danApakah Hambatan Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli, menggunakan metode penelitian
normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sebagai hak remisi juga sebagai
penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat narapidana yang telah
berbuat baik melalui pembinaan sehingga memahami nilai-nilai kemanusiaan sebagai
landasan HAM. Remisi sejalan dengan Internasional Covenant on Civil dan Political Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Body Of Principles For The
Protection of Persons Under Any Form Of Detention or Imprisonment, Standard Minimum
Rules For The Treatment Of Prisoners sebagai bentuk perlindungan HAM narapidana untuk
membina narapidana. Pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya Remisi di Lapas Kelas
IIB Tolitoli sudah berjalan cukup baik. Semua hak narapidana yang terdapat dalam UU No.
22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maupun hak-hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi (non derogable rights), sehingga negara sudah mengatur, memenuhi dan
melindungi hak narapidana berkaitan dengan pemberian Remisi seperti Remisi dan
Hambatan pembinaan narapidana dalam perspektif HAM di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Tolitoli, khususnya keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya pembinaan
keagamaan dan keterampilan hal tersebut disebabkan keterbatasan petugas dan lebih
menekankan pada aspek keamanan dan ketertiban tetapi hak-hak narapidana tetap menjadi
prioritas sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan HAM narapidana.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Remisi; Warga Binaan