PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA

SUCI RAHMI (2025) PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA. Sarjana thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

Suci Rahmi , B 401 20 024, judul skripsi “Good Governance dalam pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala”. Pembimbing utama Darwis dan Pembimbing pendamping Irwansyah Kamindang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses penerapan good governance terhadap pembuatan kartu tanda penduduk di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan teori good governance (Sedarmayanti 2014) dengan indikator akuntabilitas, transparansi, peran serta masyarakat, dan rule of law (aturan hukum) sebagai sumber data primer dan sekunder yang dibutuhkan. Good governance digunakan untuk membuat kartu tanda penduduk di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala agar pelayanan masyarakat dapat diberikan seefisien mungkin. Bahkan faktor partisipasi masyarakat dan rasa keadilan dalam masyarakat berlangsung secara efektif dan maksimal terkait dengan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah daerah kecamatan Dampelas telah menjalankan good governance. Meskipun tidak semua faktor tersebut terlaksana Namun, faktor Akuntabilitas dan Transparansi dalam prinsip good governance yang tidak terlaksana dengan baik dan belum maksimal untuk pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk. Hal ini kerena faktor akuntabilitas terhambat kualitas kinerja kerja aparatur yang terhambat oleh jaringan dan beberapa kendala lain yang menghambat proses pelayanan kepada masyarakat dan tepat waktu serta melahirkan out come (hasil yang diharapkan). Dan aspek transparansi yang belum maksinal di karenakan transparansi yang meperintah kecamatan dampelas hanya dalam bentuk sosialisasi tampa adanya bagan alur pembuatan E-ktp yang tersedia di ruangan pelayanan kantor camat dampelas sehingga masyarakat masih kebingungan jika hanya mendengarkan penjelasan atau arahan dari staf untuk pelayanan pembuatan E-ktp.

Kata Kunci :,Pemerintahan Yang Baik, Pelayanan public, E-KTP

Item Type: Thesis (Sarjana)
Commentary on: Eprints 0 not found.
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Library of Congress Subject Areas > J Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
SWORD Depositor: Users 0 not found.
Depositing User: Users 0 not found.
Date Deposited: 22 Jan 2025 07:16
Last Modified: 06 Feb 2025 07:14
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/123787
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item