PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TERHADAP PELANGGARAN KAMPANYE RAPAT UMUM DIMASA PANDEMI COVID-19

ABSTRAK
Abd Gafur, D 101 15 432, Penerapan Sanksi Administrasi Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Terhadap Pelanggaran Kampanye Rapat Umum Dimasa
Pandemi, Pembimbing I: Dr. Abdullah Iskandar, SH.,MH, Pembimbing II:
Isman Bruaharja, SH.,M.Sc.
Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi
administrasi pemilu terhadap pelanggaran kampanye rapat umum ditengah pandemi,
karena penting diketahui penegakan hukumya dimana hal tersebut dapat
mempengaruhi peningkatan kasus tersebarnya virus. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah bagaimana efektifitas penerapan sanksi administrasi pemilu terhadap
kampanye rapat umum dimasa pandemi. Jenis penelitian hukum yang digunakan
yaitu penelitian hukum normatif, dengan melakukan kajian atau analisis data yang
berupa data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat di simpulkan
bahwa pemilu merupakan pesta rakyat yang melibatkan semua orang dan akan
berlangsung setiap tahun pemilu bahwa kejadian pemilu pada masa pandemi tahun
2022 akan menjadi pelajaran khususnya penerapan aturannya. Hal ini juga bahwa
sanksi pelanggaran pemilu yang diangap sebagai motivator untuk masyarakat yang
menaati hukum tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pada akhirnya hal ini
memperlihatkan penerapan sanksi administrasi pemilu pada masa pandemi tidak
efektif karena sanksi yang dapat dijatuhkan bagi penyelenggara pemilu yang terbukti
melakukan pelanggaran administratif pemilihan hanya berupa teguran tertulis, tidak
menimbulkan efek jera dan sanksi tersebut tidak berfungsi sebagai pencegahan agar
penyelenggara bekerja sesuai norma dan aturan yang berlaku.
Kata Kunci : Efektifitas, Sanksi dan Kampanye.